MEDAN-OGENews.com- Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerjasama dengan Kementerian Permberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) meluncurkan survei dalam Webinar “Sharing Strategi dan Kondisi Jurnalis Perempuan di Masa Pandemi”, Sabtu (25/6/2022).
Didalam forum ini terungkap, beragam pengalaman para jurnalis perempuan yang berjuang untuk bertahan di masa pandemi. Lia Anggia Nasution dari FJPI Sumut menuturkan, dari 150 jurnalis perempuan Indonesia yang di suevei, 30 persen mengalami kesulitan akses dalam pekerjaannya di lapangan.
Selain itu, 26 persen lainnya mengalami keterbatasan ruang gerak, dan 18 persen mengalami dampak ekonomi seperti pengurangan gaji hingga PHK.
“Menghadapi berbagai masalah tersebut, beragam strategi dilakukan untuk mengatasinya, setidaknya 55 persen jurnalis perempuan mengasah kemampuan dalam platform digital, dan 29 persen memperkuat jaringan dengan narasumber,”ungkap Anggia.
Selain itu, beban ganda yang dialami para perempuan adalah posisinya sebagai ibu rumah tangga sekaligus single parent di ranah domestik.
“Berdasarkan hasil survey, 42 persen Jurnalis Perempuan memikul beban ganda dan selebihnya mengaku tidak mengalami beban ganda,”tutur Anggia.
Sementara itu, redaktur senior Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudi menyebut, selain beban ganda, kasus KDRT yang turut meningkat di masa pandemi juga menjadi salah satu tantangan. Beragam pengalaman para Jurnalis Perempuan pun mendorong Ninuk untuk mendesak Dewan Pers memiliki perhatian terhadap kesejahteraan Jurnalis Perempuan, terbebas dari isu ketrampilan, isu kekerasan hingga isu kurangnya kesejahteraan.
Ninuk juga mengajak seluruh Jurnalis untuk memiliki perpektif kesetaraan gender dalam pemberitaan, agar dunia pers yang didominasi kaum pria, tidak meletakkan perempuan dan permasalahan yang dihadapinya sebagai wilayah domestik yang tidak perlu mengemuka di ruang publik.
Hal yang tak jauh berbeda menjadi catatan Kemen PPPA. “Dampak pandemi, selain membuat para perempuan wirausaha makin terpuruk dengan berkurangnya penjualan dan naiknya bahan baku. Selain itu, pembelajaran jarak jauh pun membuat tanggung jawab pengasuhan juga meningkat. Bahkan sebanyak 34 persen menutup usahanya dalam waktu dekat,” tutur Eko Novi ARD, Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KemenPPPA.
Selain itu, permasalahan sunat perempuan, pernikahan anak, KDRT, maupun kekerasan seksual juga masih menjadi fokus KemenPPPA untuk diselesaikan. Berbagai kebijakan dan langkah strategis dilakukan pihak KemenPPPA untuk mendampingi dan memperkuat para perempuan wirausaha melewati masa pandemi.
Namun Eko Novi menilai FJPI memiliki posisi yang strategis penyampaian informasi berperspektif gender untuk mengemuka ke ruang publik sekaligus mengikis pola pikir patriarki.
Ketua FJPI, Uni Lubis pun menegaskan, permasalahan yang dihadapi Jurnalis Perempuan harus menjadi perhatian di ruang public. “Dewan Pers telah meminta saya untuk menyampaikan survey tersebut di hadapan seluruh pimpinan redaksi media massa agar menjadi pertimbangan dan melahirkan kebijakan dengan perspektif kesetaraan gender,”pungkasnya.Mel
