MEDAN-OGEnews.com- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah (KPBI) Sumatera Utara (Sumut), Ibrahim, menyebut ada delapan program pengendalian inflasi dan akselerasi ekonomi di Sumut.
Karena itu, BI Sumut bersama Pemerintah terus berkoordinasi untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian, triwulan I-2022. Serta menyusun langkah kebijakan yang tepat dalam upaya mengendalikan inflasi dan memacu laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.
“Kita fokus di delapan program pengendalian inflasi dan akselerasi ekonomi Sumut, pertama meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan dengan pembelian bibit dan sarana produksi. Kedua, meningkatkan produksi peternakan dengan penambahan luas peternakan,”katanya, Senin (27/6/2022).
Ketiga meningkatkan saprodi pertanian dengan pengembangan produksi pupuk organik dan prasarana pertanian. Keempat, meningkatkan IKM melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi serta bantuan pemasaran atau optimalisasi penggunaan produk di instansi pemerintah
“Kelima, meningkatkan ekonomi digital dengan fasilitas kurasi UMKM masuk ke E-Commerce dan peningkatan E-Catalog lokal untuk optimalisasi. Keenam, meningkatkan pembiayaan UMKM melalui peningkatan akses KUR, akses asuransi, serta pendirian PT.Jamkrida Sumut,”ujarnya.
Ketujuh, meningkatkan industri pariwisata melalui promosi wisata, dan kedelapan, meningkatkan ekspor melalui pelatihan UMKM/IKM untuk Go Ekspor.
“Namun kita juga punya empat tantangan di tahun 2022 hingga 2023 yakni yang pertama perekonomian masih dipenuhi ketidakpastian dan ketidakstabilan kenaikan harga BBM, pangan dan kelangkaan pupuk sehingga perlu dipersiapkan kemandirian dan ketahanan pangan,”sebutnya.
Kedua, sambung dia, terjadinya disrupsi ekonomi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital yang mengubah cara masyarakat berproduksi dan mengkonsumsi membuat banyak usaha harus melakukan adaptasi kepada ekonomi digital.
“Ketiga, perekonomian Sumut masih di dominasi sektor pertanian yakni 22%, sementara provinsi lain sudah di dominasi sektor industri pengolahan, sehingga perlu dilakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan basis industri pengolahan,”terangnya.
Keempat, pelaku ekonomi masih didominasi UMKM yang jumlahnya sekitar 98% namun SDM dan produktivitas sangat rendah, sehingga perlu mendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan petani/UKM naik kelas/korporatisasi. ANS
