MEDAN-OGENews.com-Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis berharap sistem aplikasi yang dibangun dalam penyaluran bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dapat memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian administrasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya transaksional dalam hal pencairan.
“Karena itu kita perlu sistem yang baik dalam penyelesaian administrasi dan antisipasi kemungkinan terjadi transaksional dengan memanfaatkan digitalisasi ini untuk lebih baik lagi,”kata Afifi, saat membuka kegiatan sosialisasi metode penyaluran bantuan keuangan provinsi TA 2022 di Le Polonia Hotel, Rabu (13/7/2022).
Menurut Afifi, secara adminitrasi perlu pemahaman yang sama dengan seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu sosialisasi ini perlu diikuti dengan cermat dan dipahami agar tidak terjadi kesalahan.
“Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan terjalin sinergitas diantara Kabupaten/Kota. Tahun depan kita memiliki rencana yang terstruktur dan lebih baik dalam penyaluran bantuan ini,”ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam hal bantuan, Kabupaten/Kota harus memahami bahwa Pemprov Sumut secara mutlak tidak ada kewajiban dalam memberikan bantuan. Bantuan diberikan karena kebijakan dan kebutuhan Kabupaten/Kota.
Sebab, kebutuhan akan dana dan biaya pembangunan menyita angaraan APBD. Untuk itu, pendapatan sumber dana baru harus dapat direncanakan dengan baik untuk mengejar pembangunan. “Pemprov Sumut sudah merencanakan program dalam melaksanakan infrastrkur yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Daerah sebagai perhatian pada Kabupaten/Kota,”sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ismael P Sinaga menambahkan, kegiatan tersebut untuk mengenalkan aplikasi berbasis sistem manajemen bantuan keuangan pada pengelola keuangan Kabupaten/Kota. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan bantuan keuangan, memberikan pelayanan dimanapun dan kapan pun.
“Aplikasi ini juga bertujuan untuk menghindarkan perbuatan gratifikasi, membudayakan proses administrasi dengan teknologi informasi. Pemerintah ingin mewujudkan keuangan yang efektif, akuntabel dan berkualitas,”pungkasnya. Bun
