Penuntutan Terhadap Perkara Pidana Kembali Dihentikan Jaksa

MEDAN-OGEnews.com- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menghentikan penuntutan atas 80 perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) hingga Juli 2022.

Kasi Penkum Yos A Tarigan mengatakan, beberapa hari lalu (Jumat 15 Juli 2022), Kejatisu menghentikan tiga tuntutan terhadap perkara penganiayaan yang sebelumnya telah di ekspose kepada Jampidum Kejagung RI, Fadil Zumhana.

Kegiatan ekspose tersebut diikuti langsung oleh Kajati Sumut Idianto, didampingi Aspidum Arip Zahrulyani, Kabag TU Rahmad Isnaini, Koordinator Bidang Pidum Gunawan Wisnu Murdiyanto, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar Yusuf, Ikut juga secara zoom Kajari Karo Fajar Syahputra, Kajari Pematangsiantar Jurist Precisely, Kacabjari Karo di Tiga Binanga Ferdinan Sebayang.

Baca juga:  Pasca Diduga Diviralkan Oknum Selebgram di Medsos, Ibu Juru Parkir Terharu, Terima Santunan Rp2000 Aksi Solidaritas Wartawan 

“Adapun tiga perkara yang dihentikan adalah dari Kejaksaan Negeri Karo dengan nama tersangka Benny Karmil Sitepu melakukan penganiayaan terhadap Martha Sri Katana Br Damanik yang tak lain adalah istrinya sendiri. Benny dipersangkakan dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,”kata Yos A Tarigan.

Perkara kedua, lanjut Yos, berasal dari Cabjari Karo di Tiga Binanga atas nama tersangka Harjono Tarigan alias Jono melakukan penganiayaan terhadap Yudi Ginting (masih berkeluarga) dipersangkakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

“Untuk perkara ketiga berasal dari Kejari Pematangsiantar atas nama tersangka Hendrik Susilo Simanjuntak melakukan pemukulan terhadap kakak kandungnya sendiri Rini Erita Simanjuntak, gara-gara harta warisan,”ujar Yos.

Baca juga:  Pengamanan KTT G20, Polri Gunakan Face Recognition

Terhadap Hendrik Susilo Simanjuntak, kata Yos dipersangkakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

“Alasan dilakukan penghentian penuntutan terhadap tiga perkara ini, karena antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga, satu perkara dari Karo masih suami isteri. Setelah dilakukan mediasi, antara tersangka dan korban sudah berdamai, saling memaafkan. Korban telah memaafkan tersangka dan dilakukan perdamaian tanpa syarat disaksikan penyidik, tokoh masyarakat dan keluarga,”sebutnya.

Penghentian penuntutan dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice), ini berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian di bawah Rp2,5 juta, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga.

Baca juga:  Hakim PN Medan Bebaskan Pengguna Narkoba Dari Penjara?

“Pelaksanaan Restoratif Justice (RJ) ini juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” tandasnya. Bun