Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemalsuan Dengan Ancaman Pidana 5 Tahun, Masty Pencawan Tidak Ditahan Polda Sumatra Utara

Medan (OGENews.com)- Kuasa Hukum dari Rishona Pencawan yang melaporkan Masty Pencawan atas dugaan pemalsuan Akta Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan sesalkan kebijakan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.

Hal ini dikatakan Dwi Ngai Sinaga SH.MH saat mendapingi kliennya Rishona Pencawan, dimana ada permintaan untuk dilakukan Restorative Justice di Mako Polda Sumatera Utara, Selasa (26/7/22).

“Awalnya kita menerima itikad baik untuk dilakukan Restorative Justice, akan tetapi terlapor malah banyak ngeyelnya,” ujar Dwi Sinaga.

Dijelaskannya, saat ini Masty Pencawan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan dengan Akta Authentik dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara, namun tersangka tidak dilakukan penahanan.

Baca juga:  Tim Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Amankan 5 Orang. Pemakai Narkoba

“Memang itu hak dari kepolisian untuk tidak melakukan penahanan.

Akan tetapi undang-undang menjelaskan bahwa ancaman hukuman diatas lima tahun itu wajib ditahan. Dan, jelas kita ketahui bahwa salah satu dari tersangka itu jelas-jelas sehat jasmani dan rohani, Ada apa ini? siapa dibalik Masty Pencawan,” kesal Dwi Sinaga.

Pria yang merupakan Direktur LBH IPK Sumatera Utara itu juga tidak menampik Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restoratif Justice, akan tetapi tidak boleh mengangkangi undang-undang, sehingga pihaknya jadi bingung untuk menempuh keadilan di Polda Sumatera Utara.

Bahkan, langkah-langkah diluar hukum sudah ditempuhya, seperti mengirimkan kue ulang tahun ke Polda Sumut dan mengirimkan Surat untuk Tuhan.

Baca juga:  Polresta Deli Serdang Laksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani Seluruh Personil

“Saya rasa citra kepolisian sedang dipertaruhkan atas kejadian ini. Kalau ini merupakan tindak pidana yang jelas, kenapa ada keraguan untuk menetapkannya,” ujarnya.

Disinggung tentang kepercayaannya tentang penegakan hukum dan keadilan di Kepolisian, Dwi Ngai Sinaga sedikit pesimis bahwa Kepolisian yang memiliki motto mengayomi dan melindungi sedang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Bukan tanpa alasan, karena tindak pidana yang dilakukan Masty Pencawan sudah terang benderang apalagi ahli pidana yang memiliki sertifikasi mengatakan ini jelas-jelas pidana.

“Masyarakat yang sudah pakai pengacara saja, pihak kepolisian masih berani main-main. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki pendamping hukum, yang tidak mampu membayar jasa pengacara. Mungkin akan lebih parah lagi,” jelasnya.(red)