Deli Serdang (OGENews.com) – Puluhan warga Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi demo damai ke kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (19/5/2022) sekira pukul 09.50 wib dengan tujuan menolak Kades terpilih di Desa Pardamean.
Warga menolak pelantikan Kepala Desa (Kades) terpilih THS (52) karena THS diduga selingkuh dengan JS (44) yang masih berstatus isteri sah dari HS (53) Sekretaris BPD Perdamean.
Sebanyak 15 perwakilan masyarakat diterima Asisten I Pemkab Deli Serdang Drs. Citra Effendi Capah, Kadis PMD Deli Serdang Khairul Azman, Kabid PMD Kabupaten Deli Serdang T.M. Yahya.
Warga pun menyampaikan berbagai aspirasi dengan juru bicara Robi Nelson Sitorus yang menyampaikan kepada Asisten I adanya dugaan tindakan perjinahan yang dilakukan oleh Kades (Incumbent) terpilih pilkades serentak gelombang pertama tahun 2022. “Pelapor sudah melaporkan ke kepolisian tanggal 24 April 2022 walaupun itu masih sebatas konseling.
“Kami juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Kemendagri, Gubsu, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Deli Serdang, Inspektorat, Dinas PMD Deli Serdang, serta Polsek Tanjung Morawa dan menginginkan Kepala Desa perdamaian agar tidak dilantik pada tanggal 20 Mei 2022,” sebutnya
Hal yang sama disampaikan Suryati warga Dusun II Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa menegaskan jika dia tidak menginginkan Kepala Desa THS menjabat dan memimpin kembali.
Sedangkan Irfan Tarigan warga Dusun III Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Merawa meminta keseriusan dalam permasalahan perjinahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Perdamean dengan istri dari anggota BPD Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa.
Sulastri warga Dusun IV Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa mengatakan, ibu PKK yang tua-tua telah diberhentikan dan telah diangkat Ibu PKK yang baru dan masih muda – muda dan cantik – cantik.
Menanggapi aspirasi warga Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa, Asisten I Pemkab Deli Serdang, Drs. Citra Effendi Capah menyampaikan, terimakasih atas aspirasi yang disampaikan.
“Kami akan serius dan saat ini telah didampingi Kadis PMD dan Kabid. PMD Deli Serdang, setuju tidak setuju itu sudah diatur sesuai dengan regulasi tahapan pilkades serentak gelombang pertama tahun 2022. Dan, bagi siapa yang dipilih oleh rakyat itulah yang akan diproses dan bila secara hukum nanti sudah incraht atau berkekuatan hukum akan kami lakukan pemberhentian,” sebutnya. (Zoel/red)
